Aturan Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Menurut UU Ketenagakerjaan

Pada prinsipnya, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan larangan itu secara tegas, dan Pasal 1 angka 26 mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Yang menentukan adalah usia, bukan kepemilikan KTP, sehingga seseorang di bawah 18 tahun yang sudah memiliki KTP tetap dikategorikan anak.

Larangan ini memiliki pengecualian terbatas. Menurut Pasal 69 ayat (1), anak berumur 13 sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Pengusaha harus memenuhi persyaratan Pasal 69 ayat (2), yaitu izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja dengan orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 jam sehari, dilakukan pada siang hari tanpa mengganggu sekolah, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, ada hubungan kerja yang jelas, dan anak menerima upah sesuai ketentuan. Pengecualian lain berlaku bagi anak yang bekerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan (Pasal 70), dan bagi anak yang mengembangkan bakat dan minatnya dengan pengawasan langsung orang tua atau wali serta waktu kerja paling lama 3 jam sehari (Pasal 71).

Ada pekerjaan yang dilarang bagi anak tanpa pengecualian. Pasal 74 melarang pengusaha mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, yaitu pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak serta bentuk eksploitasi lain seperti perbudakan, pelacuran, perjudian, dan narkotika. Khusus pekerja perempuan di bawah 18 tahun, Pasal 76 ayat (1) juga melarang mempekerjakan mereka antara pukul 23.00 sampai 07.00.

Sanksinya berat dan berlapis. Pelanggaran Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) diancam pidana penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp400 juta (Pasal 185 ayat 1), dan termasuk tindak pidana kejahatan. Mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk diancam penjara 2 sampai 5 tahun dan/atau denda Rp200 juta sampai Rp500 juta, sedangkan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) diancam kurungan 1 sampai 12 bulan dan/atau denda Rp10 juta sampai Rp100 juta. Selain itu, eksploitasi ekonomi terhadap anak juga dapat dijerat UU Perlindungan Anak, yaitu Pasal 76I jo. Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Mars Law Firm dapat membantu perusahaan memastikan praktik perekrutan dan kemitraan, termasuk program magang dan kegiatan anak di industri kreatif, sesuai ketentuan perlindungan anak.

Referensi:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sumber foto: Magnific