Skorsing Karyawan, Apakah Ada Batas Waktunya?
Skorsing selama proses PHK tidak berarti pengusaha dapat menghentikan pembayaran upah pekerja. Pasal 157A UU Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha tetap membayar upah dan hak lainnya hingga proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial selesai. Namun, bagaimana jika skorsing diberikan sebagai sanksi disiplin di luar proses PHK? Apa saja ketentuan yang perlu diperhatikan perusahaan dan hak yang tetap dimiliki pekerja?
Perusahaan Telat Bayar Gaji, Apa Hak dan Langkah Hukum Pekerja?
Gaji yang terlambat dibayar bukan sekadar persoalan administrasi perusahaan, melainkan pelanggaran terhadap kewajiban pengupahan yang memiliki konsekuensi hukum. Pekerja berhak menuntut pembayaran upah beserta denda keterlambatan, bahkan dapat mengajukan PHK jika keterlambatan berlangsung selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Apa saja langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan hak tersebut?
Larangan Berjilbab bagi Pekerja Perempuan dari Aspek Hukum
Larangan berhijab di tempat kerja bukan sekadar persoalan aturan seragam perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan beragama dan perlindungan dari diskriminasi. Sejauh mana perusahaan boleh mengatur penampilan pekerja, dan apa langkah hukum yang dapat ditempuh jika larangan berhijab berujung pada perlakuan diskriminatif atau PHK?
Diskriminasi di Tempat Kerja, Bagaimana Cara Melaporkannya?
Diskriminasi di tempat kerja dapat terjadi sejak proses perekrutan, selama hubungan kerja berlangsung, hingga PHK. Hukum telah memberikan perlindungan bagi pekerja dari perlakuan diskriminatif, tetapi bagaimana jika perusahaan tetap melakukannya? Kenali bentuk pelanggaran, sanksi bagi perusahaan, serta langkah yang dapat ditempuh pekerja untuk melaporkannya.
Aturan Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Menurut UU Ketenagakerjaan
Mempekerjakan anak bukan berarti selalu dilarang, tetapi hukum menetapkan batas usia, jenis pekerjaan, dan persyaratan ketat untuk melindungi mereka dari eksploitasi. Lantas, dalam kondisi apa anak boleh bekerja, pekerjaan apa yang dilarang, dan sanksi apa yang mengancam perusahaan jika melanggar ketentuan tersebut?
Demo Buruh dan Mogok Kerja, Apa Batasan Hukumnya?
Demo buruh dan mogok kerja sama-sama menjadi sarana menyuarakan aspirasi, tetapi keduanya memiliki aturan dan konsekuensi hukum yang berbeda. Mogok kerja yang tidak memenuhi persyaratan dapat berujung pada status mangkir, bahkan PHK. Lantas, apa perbedaan keduanya dan bagaimana pekerja dapat memastikan aksinya tetap mendapat perlindungan hukum?