Skorsing Karyawan, Apakah Ada Batas Waktunya?

Skorsing dalam hukum ketenagakerjaan dikenal sebagai tindakan terhadap pekerja yang sedang dalam proses PHK. Pasal 157A ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang ditambahkan UU Cipta Kerja, menyatakan pengusaha dapat melakukan skorsing kepada pekerja yang sedang dalam proses PHK dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja. Ketentuan skorsing yang sebelumnya ada di Pasal 155 telah digantikan oleh pasal ini.

Soal batas waktu, undang-undang tidak menetapkan durasi skorsing dalam hitungan hari atau bulan. Yang diatur adalah lamanya kewajiban pengusaha membayar upah: Pasal 157A ayat (3) menyatakan kewajiban itu dilaksanakan sampai selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya, yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial. Artinya, selama proses penyelesaian PHK belum selesai, upah pekerja yang diskors tetap wajib dibayar.

Hak lainnya tersebut mencakup hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Salah satu contohnya adalah hak cuti yang belum diambil dan belum gugur, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 157A ayat (2). Apabila pengusaha tetap melakukan PHK terhadap pekerja yang sedang diskors, prosesnya harus mengikuti ketentuan Pasal 151, termasuk menyampaikan pemberitahuan mengenai maksud dan alasan PHK serta melakukan perundingan bipartit apabila pekerja menolak PHK tersebut.

Berbeda dengan skorsing selama proses PHK, skorsing sebagai sanksi disiplin yang berdiri sendiri tidak diatur secara terperinci dalam undang-undang. Oleh karena itu, dasar pemberian, jangka waktu, dan ketentuan pembayaran upah selama skorsing perlu merujuk pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mars Law Firm dapat membantu perusahaan menyusun aturan skorsing dalam peraturan internal dan menjalankan prosesnya, serta membantu pekerja yang diskors menilai apakah hak upahnya terpenuhi.

Referensi:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023

Sumber foto: Magnific