BPJS Ketenagakerjaan, Apa Saja yang Wajib Didaftarkan Perusahaan?

Kewajiban mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011, yang menyatakan setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 99 UU Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah hak pekerja.

Ada lima program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) menurut PP 44/2015, Jaminan Hari Tua (JHT) menurut PP 46/2015, Jaminan Pensiun (JP) menurut PP 45/2015, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menurut PP 37/2021. Untuk JP, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lama 30 hari terhitung sejak pekerja mulai bekerja.

Iuran masing-masing program berbeda. Iuran JKK berkisar 0,24% sampai 1,74% dari upah, bergantung pada tingkat risiko pekerjaan, sedangkan iuran JHT dan JP ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan, dengan porsi pekerja 2% untuk JHT dan 1% untuk JP yang dipotong dari upah. Upah yang dilaporkan juga harus sesuai upah sebenarnya, karena melaporkan upah lebih rendah untuk menekan iuran melanggar kewajiban pendaftaran.

Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 17 UU 24/2011, berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dirinci dalam PP Nomor 86 Tahun 2013. UU BPJS juga mengatur ancaman pidana dalam Pasal 55. Bagi pekerja, akibat paling nyata adalah tidak dapat mengklaim manfaat program jika iuran tidak dibayarkan.

Mars Law Firm dapat membantu perusahaan memetakan kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan menyusun kepatuhan iurannya, serta mendampingi pekerja yang haknya tidak terpenuhi.

Referensi:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PP Nomor 44 Tahun 2015 jo. PP Nomor 82 Tahun 2019 (JKK dan JKM); PP Nomor 45 Tahun 2015 (JP); PP Nomor 46 Tahun 2015 (JHT); PP Nomor 37 Tahun 2021 (JKP).

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Sumber foto: Magnific