Jam Kerja Normal dan Aturan Kerja Lembur Malam

Jam kerja normal diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, yaitu 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Pasal 22 PP Nomor 35 Tahun 2021 melengkapinya dengan waktu istirahat mingguan, yakni 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari kerja. Untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu, ketentuan jam kerja dapat berbeda dari angka tersebut. Pada kerja shift, termasuk shift malam, total jam kerja tetap tidak boleh melebihi 40 jam seminggu.

Pekerjaan di luar jam normal dihitung sebagai lembur. Pasal 78 UU Ketenagakerjaan mensyaratkan persetujuan pekerja yang bersangkutan, dan Pasal 26 ayat (1) PP 35/2021 membatasi waktu lembur paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi jam kerja wajib membayar upah lembur.

Upah lembur dihitung dari upah sejam, yaitu 1/173 dikali upah sebulan (Pasal 32 ayat 2 PP 35/2021). Pada hari kerja, jam lembur pertama dibayar 1,5 kali upah sejam dan jam berikutnya 2 kali upah sejam (Pasal 31). Jika lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi, tarifnya lebih tinggi dan bertingkat dari 2 kali hingga 4 kali upah sejam. Dari rumus ini, tarif lembur malam sama dengan tarif lembur siang, karena tidak ada faktor pengali tambahan untuk malam hari.

Yang membedakan kerja malam adalah perlindungan bagi pekerja tertentu. Pasal 76 UU Ketenagakerjaan melarang mempekerjakan pekerja perempuan di bawah 18 tahun pada pukul 23.00 sampai 07.00. Pekerja perempuan lainnya yang bekerja pada jam tersebut berhak atas makanan dan minuman bergizi serta jaminan kesusilaan dan keamanan di tempat kerja. Pengusaha juga wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat atau pulang antara pukul 23.00 sampai 05.00.

Mars Law Firm dapat membantu perusahaan menyusun kebijakan jam kerja, shift, dan lembur yang sesuai ketentuan, serta membantu pekerja memeriksa apakah upah lembur yang diterima sudah dihitung dengan benar.

Referensi:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Sumber Foto: Magnific