Pelindungan Data Pribadi dalam Bisnis: Ketika Data Pelanggan Menjadi Risiko Hukum
Data pelanggan saat ini merupakan bagian penting dari kegiatan bisnis. Perusahaan menyimpan nama, nomor telepon, alamat, informasi transaksi, data keuangan, hingga berbagai informasi lain yang dapat berkaitan dengan individu. Masalahnya, semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar pula tanggung jawab hukum perusahaan.
Barang atau Jasa Tidak Sesuai Janji: Apa Hak Konsumen?
Hubungan konsumen dan pelaku usaha sering dianggap sebagai persoalan sederhana: konsumen membeli, pelaku usaha menjual. Dalam kenyataannya, transaksi tersebut melahirkan hubungan hukum yang memiliki hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan tertentu, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Hibah, Warisan, dan Jual Beli: Tiga Cara Berbeda Mengalihkan Harta
Hibah, warisan, dan jual beli sering kali dianggap memiliki tujuan yang sama karena ketiganya dapat menyebabkan seseorang memperoleh harta dari pihak lain. Padahal, dasar hukum dan konsekuensi masing-masing sangat berbeda. Warisan berkaitan dengan peralihan harta akibat kematian. Dalam hukum waris perdata, Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa pewarisan terjadi karena kematian. Artinya, peralihan tersebut tidak lahir karena transaksi jual beli antara pewaris dan ahli waris.
Mengajukan Gugatan Perdata: Mengapa Kekuatan Kasus Tidak Cukup Tanpa Konstruksi Gugatan yang Tepat?
Gugatan perdata pada dasarnya harus memiliki hubungan yang logis antara posita dan petitum. Jika uraian fakta mengatakan satu hal, tetapi tuntutan meminta sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan fakta tersebut, gugatan dapat menghadapi persoalan. Demikian pula dengan penentuan pihak. Kesalahan menentukan siapa yang seharusnya menjadi tergugat dapat menimbulkan persoalan formil.
Legal Due Diligence: Mengapa Pemeriksaan Hukum Penting Sebelum Membeli Perusahaan?
Legal due diligence bertujuan mengidentifikasi kondisi hukum perusahaan sebelum transaksi dilakukan. Pemeriksaan dapat mencakup status pendirian dan perubahan perusahaan, kepemilikan saham, kewenangan organ perusahaan, perizinan, kontrak material, aset, jaminan, utang, perkara hukum, ketenagakerjaan, kekayaan intelektual, hingga kepatuhan.
Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas
Pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan. Namun, dominasi jumlah saham tidak berarti bahwa pemegang saham mayoritas dapat mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur struktur RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris sekaligus memberikan sejumlah hak kepada pemegang saham. Kerangka tersebut dimaksudkan agar perusahaan tidak hanya berjalan berdasarkan kekuatan mayoritas, tetapi juga memiliki mekanisme perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.