Desain Industri, Perlindungan Hukum untuk Produk yang Unik
Bentuk kemasan, siluet furnitur, atau desain casing produk yang khas ternyata punya perlindungan hukum tersendiri lewat UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terpisah dari hak cipta maupun merek. Syarat utamanya adalah unsur kebaruan—desain yang sudah dipublikasikan atau dipasarkan sebelum didaftarkan berisiko kehilangan hak perlindungannya. Begitu terdaftar, pemiliknya berhak melarang pihak lain meniru, membuat, atau mengedarkan produk dengan desain serupa selama 10 tahun, sehingga penting bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan desain produknya sedini mungkin sebelum diluncurkan ke pasaran.
Rahasia Dagang: Perlindungan Hukum untuk Resep atau Formula Bisnis
Resep rahasia atau formula khusus dalam bisnis ternyata dilindungi hukum tersendiri melalui UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terpisah dari hak cipta, merek, atau paten. Berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lain, perlindungan ini timbul otomatis tanpa perlu didaftarkan, asalkan informasinya tidak diketahui umum, punya nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya secara konsisten. Ketika terjadi kebocoran, misalnya oleh mantan karyawan atau mitra bisnis, pemiliknya dapat menempuh jalur gugatan perdata maupun pidana sekaligus.
Aset Pribadi Direksi, Amankah Saat Perusahaan Dinyatakan Pailit?
Salah satu alasan utama pelaku usaha memilih mendirikan PT dibanding bentuk usaha lain adalah adanya perlindungan tanggung jawab terbatas, yang membuat harta pribadi terpisah dari harta perusahaan. Namun, perlindungan ini bukan tanpa batas. Dalam kondisi tertentu, direksi selaku pengurus PT tetap bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi ketika perusahaan yang dipimpinnya dinyatakan pailit.
Perlindungan Hak Cipta atas Konten Digital Bisnis
Konten digital seperti foto produk, video promosi, tulisan blog, hingga desain grafis yang dibuat untuk kebutuhan pemasaran sering dianggap sekadar materi marketing biasa. Padahal, di balik itu semua, terdapat perlindungan hukum yang melekat secara otomatis begitu konten tersebut diciptakan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jenis ciptaan yang dilindungi mencakup cakupan luas, mulai dari karya tulis, fotografi, sinematografi, hingga karya seni rupa dan program komputer, yang seluruhnya juga berlaku bagi konten yang dipublikasikan di platform digital dan media sosial.
Sengketa Merek Serupa, Bagaimana Penyelesaian Hukumnya?
Menemukan produk lain dengan merek yang mirip di pasaran kerap membuat pemilik merek terdaftar bertanya-tanya, langkah hukum apa yang bisa ditempuh. Sistem first to file yang dianut Indonesia memang memberi hak kepada pihak yang lebih dulu mendaftar, namun bukan berarti pendaftaran yang sudah terlanjur terbit otomatis kebal dari gugatan pihak lain, terutama jika terbukti ada persamaan yang merugikan pemilik merek yang berhak.
Mengenal Alasan Penolakan Pendaftaran Merek di Indonesia
Mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak selalu berjalan mulus meski sistem yang dianut Indonesia adalah first to file, yaitu memberi hak kepada pihak yang lebih dulu mengajukan permohonan. Kenyataannya, data DJKI menunjukkan sekitar 12 persen dari total permohonan merek justru mendapat usulan penolakan dari pemeriksa. Penolakan ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu penolakan absolut dan penolakan relatif.