Klausul Non-Compete dalam Kontrak Kerja dan Batas Keabsahannya
Klausul non-compete dalam perjanjian kerja membatasi pekerja untuk bekerja di perusahaan pesaing atau menjalankan usaha sejenis setelah hubungan kerja berakhir. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kebebasan berkontrak, perlindungan kepentingan perusahaan, dan hak pekerja untuk memilih pekerjaan. Karena itu, penting untuk memahami batas kewajaran klausul ini agar kepentingan perusahaan tetap terlindungi tanpa membatasi hak pekerja secara berlebihan.
Pelecehan di Tempat Kerja: Kewajiban Perusahaan dan Jalur Hukum Korban
Pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelaku sekaligus kewajiban bagi perusahaan untuk mencegah dan menangani kasus yang terjadi. UU TPKS dan Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 mengatur dasar hukum, langkah pencegahan, serta mekanisme penanganannya. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, sementara korban perlu memahami hak, pilihan pelaporan, dan bukti yang dapat mendukung proses penanganan.
Perselisihan PHK: Jalur Penyelesaian yang Bisa Ditempuh
Perselisihan PHK tidak dapat langsung dibawa ke pengadilan karena harus melalui tahapan penyelesaian berjenjang, mulai dari perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi di dinas ketenagakerjaan, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap tahap memiliki prosedur dan tenggat waktu yang perlu diperhatikan, termasuk batas waktu pengajuan gugatan setelah tidak tercapainya kesepakatan mediasi atau konsiliasi. Karena itu, memahami alur penyelesaian dan menyiapkan dokumen pendukung sejak awal menjadi penting bagi pekerja maupun pengusaha dalam menghadapi perselisihan PHK
Mutasi dan Demosi oleh Perusahaan, Apa Batasan Hukumnya
Mutasi dan demosi merupakan kewenangan perusahaan yang pelaksanaannya perlu mengacu pada perjanjian kerja serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Meski perusahaan memiliki kewenangan untuk mengatur penempatan pekerja, perubahan jabatan maupun jenis pekerjaan tetap memiliki batas hukum, terutama jika dilakukan tanpa dasar yang jelas atau mengubah ketentuan yang telah disepakati. Karena itu, penting bagi pekerja dan pengusaha untuk memahami aturan mutasi dan demosi agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perselisihan hubungan industrial.
Jenis-Jenis Cuti Pekerja dan Aturan Hukumnya
Cuti merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan, mulai dari cuti tahunan, istirahat panjang, hingga cuti khusus bagi pekerja perempuan dan izin untuk keperluan tertentu. Setiap jenis cuti memiliki persyaratan dan ketentuan berbeda yang perlu dipahami agar hak pekerja tetap terpenuhi dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Hak Upah Lembur Pekerja yang Wajib Dipenuhi Perusahaan
Upah lembur merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi ketika bekerja melebihi waktu kerja normal sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, bagaimana jika perusahaan tidak membayarnya? Memahami aturan upah lembur, cara perhitungannya, serta langkah hukum yang dapat ditempuh menjadi penting agar pekerja dapat memperjuangkan haknya dan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai hukum ketenagakerjaan.