BPJS Ketenagakerjaan, Apa Saja yang Wajib Didaftarkan Perusahaan?
Pendaftaran pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan untuk memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan. Mulai dari program JKK, JKM, JHT, JP, hingga JKP, setiap program memiliki ketentuan kepesertaan dan iuran yang berbeda. Karena itu, perusahaan perlu memastikan pendaftaran dan pembayaran iuran dilakukan secara tepat, sementara pekerja perlu memahami hak perlindungan yang seharusnya diterima serta konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut diabaikan.
Kecelakaan Kerja: Tanggung Jawab Perusahaan Menurut Hukum
Kecelakaan kerja tidak hanya berkaitan dengan keselamatan pekerja, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum bagi perusahaan, mulai dari pencegahan melalui penerapan K3 hingga pelaporan dan pemenuhan hak pekerja atau ahli waris. Melalui ketentuan mengenai SMK3 dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), pekerja mendapatkan perlindungan berupa pelayanan kesehatan dan santunan sesuai ketentuan. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban keselamatan kerja dan bagi pekerja untuk memahami hak yang dapat diperoleh ketika kecelakaan terjadi.
Jam Kerja Normal dan Aturan Kerja Lembur Malam
Jam kerja, sistem shift, dan upah lembur memiliki ketentuan tersendiri dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Meski bekerja pada malam hari tidak otomatis memberikan tarif lembur yang lebih tinggi, perusahaan tetap wajib memenuhi ketentuan jam kerja, pembayaran lembur, dan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Memahami aturan ini penting bagi pekerja untuk memastikan haknya terpenuhi dan bagi perusahaan agar kebijakan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengenal BNSP dan Dasar Hukum Sertifikasi Kompetensi Kerja
BNSP berperan dalam menjamin pengakuan kompetensi kerja melalui sistem sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi. Memahami tugas BNSP, mekanisme sertifikasi, serta legalitas lembaga penerbit sertifikat menjadi penting bagi pekerja dan perusahaan agar kompetensi yang dimiliki diakui sesuai ketentuan. Selain itu, perkembangan regulasi di bidang ketenagakerjaan perlu diperhatikan untuk mengetahui perubahan kebijakan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia.
THR: Siapa yang Berhak dan Kapan Wajib Dibayarkan?
THR keagamaan merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi pengusaha sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Besarannya ditentukan berdasarkan masa kerja, dengan pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Namun, bagaimana jika THR terlambat dibayar atau hubungan kerja berakhir menjelang hari raya? Memahami aturan THR penting bagi pekerja untuk memastikan haknya terpenuhi dan bagi perusahaan agar terhindar dari sanksi akibat ketidakpatuhan.
Resign saat Sedang Diproses Sanksi atau Pelanggaran Disiplin
Pekerja yang sedang menghadapi proses disiplin tetap dapat mengundurkan diri selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun, resign tidak serta-merta menghentikan proses disiplin atau menghapus pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, terdapat perbedaan hak antara pekerja yang mengundurkan diri dan pekerja yang di-PHK karena pelanggaran mendesak, sehingga penting bagi pekerja maupun perusahaan untuk memahami prosedur dan konsekuensi hukumnya sebelum mengambil keputusan.